BPK Dorong PBOM Mudahkan Para Pelaku UMKM Peroleh Nomor Izin Edar

  • Vinsensius Segu
  • 2019-03-13 10:22:31
Preview Gambar


UMKMNetwork - Perekonomian di Indonesia saat ini mulai berkembang di tingkat usaha industri kecil atau biasa disebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sayangnya UMKM biasanya sulit untuk dikembangkan karena tak memiliki izin edar.

Harry Azhar Azis, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan keberadaan UMKM dapat menopang perekonomian Indonesia. Untuk itu ia mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mampu memudahkan para pelaku UMKM untuk memperoleh Nomor Izin Edar (NIE).

"Kami sebagai bagian dari pengawasan negara melihat langsung kinerja BPOM dalam lokakarya seperti ini. Saya melihat sebelum tahun 2005 perijinan masih sangat bertele-tele. Saat ini bisa dalam satu hari selesai. Ini kemajuan yang mungkin harus ditingkatkan,"ujarnya dalam Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergisme Dengan Mitra Kerja di JW Marriot Surabaya, Selasa (12/3/2019).

Untuk mendorong kinerja BPOM, menurutnya perlua penguatan peraturan perundangan. Sebab saat ini keberadaan BPOM masih dibawah Perpres.

"Kalau kekuatan hukumnya kuat, BPOM bisa lebih aktif dalam mengedukasj terkait pelayanan dan penindakannya. Karena tidak menutup mata banyak pelaku yang perlu ditindak,"lanjutnya.

Penny K Lukito, Kepala BPOM RI menjelaskan telah memperkuat perijinan UMKM dengan meningkatkan pelayanan 40 BPOM di berbagai daerah. Setidaknya 930 pelaku UMKM bidang pangan telah dibina untuk mendapat NIE.

78 pelaku diantaranya berhasil mendapat NIE dari BPOM untuk 191 produk.

"Tahun lalu UMKM yang memiliki NIE sudah meningkat 10 persen, harapan kami tahun ini bisa meningkat 30 persen, makanya kami adakan forum seperti ini,"ujarnya.

Selain hasil dari pembinaan, menurutnya UMKM saat ini telah aktif mencari informasi dan mengurus persyarakat dalam mengurus NIE.

"Untuk UMKM ada banyak keberpihakan yang kami berikan seperti biaya administrasi yang hanya 50 persen, ada jalur khusus dengan pembinaan kami hingga biaya uji kami grayiskan dan juga registrasi online,"urainya.

Ke depan binaan UMKM BPOM akan terus diperluas dengan mengembangkan kerjasama Public-Private untuk mendukung UMKM.

lnovasi post-market juga dikedepankan, diantaranya dengan Surat Keterangan Ekspor (SKE) online.

" Upaya lain berupa perluasan cakupan bimbingan teknis pengawasan bersama lintas sektor, penguatan penindakan pelanggaran Obat dan Makanan, serta penguatan koordinasi pengawasan pusat dan daerah,"urainya.

Dalam kesempatan lokakarya ini, Kepala BPOM menyerahkan NIE pangan kepada 10 pelaku usaha yang produknya telah memenuhi persyaratan. Selain itu, BPOM juga memfasilitasi pelaku usaha yang masih dalam proses pendaftaran untuk mengikuti desk konsultasi.

“Kami berharap ke depan pelaku usaha tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas produk yang beredar. BPOM akan terns bergerak meningkatkan kualitas pelayanan publik," pungkasnya

  • Vinsensius Segu
  • 2019-03-13 10:22:31

Komentar

×